Pj.Bupati Wajo Hadiri Rakor Kesiapan Pilkada Serentak 2024
Mediapertiwi,id,Wajo SulSel-Pj. Bupati Wajo Drs. Andi Bataralifu,M.Si menghadiri Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 Wilayah Sulawesi, Kalimantan dan Maluku. Rakor ini diselenggarakan di Ballroom Phinisi, Hotel Claro Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu, 26 Juni 2024.
Ketua Penyelenggara, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam Mayjen TNI Heri Wiranto melaporkan, bahwa kegiatan ini dilaksanakan untuk kedua kalinya setelah sebelumnya di wilayah Papua untuk enam provinsi. Kegiatan ini dilakukan secara hibrid dengan jumlah peserta 1.420 orang.
Menko Polhulkam Hadi Tjahjanto sebagai keynote speaker dalam rakor tersebut menyampaikan ada lima arahan. Pertama, semua elemen ikut bersama-sama menjaga stabilitas di bidang politik, hukum dan keamanan yang kondusif dan terkendali.
Kedua, meningkatkan koordinasi antara kementerian dan lembaga guna menyukseskan penyelenggaraan Pilkada sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang berlaku.
"Ketiga, perlu optimalisasi dalam fasilitasi penyelenggaraan Pilkada serentak agar dapat berjalan sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan," paparnya.
Selanjutnya, keempat, seluruh komponen bangsa ikut terlibat aktif dalam menjaga serta mengedepankan persatuan dan kesatuan guna menghindari polarisasi di masyarakat.
Kelima, meningkatkan peningkatan pendidikan politik untuk memberikan edukasi dan pencerahan kepada masyarakat guna mewujudkan terselenggaranya pesta demokrasi yang aman, damai, kondusif dan berkualitas.
Sementara itu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah harus membantu KPU dan Bawaslu di daerah termasuk menggunakan Anggaran belanja tak terduga.
"Berikutnya peran daerah selain anggaran, masalah sarpras. Belajar pilpres kemarin, saya minta pemda bantu KPU Bawaslu yang enggak punya kantor, enggak punya gudang, sarpras untuk daerah terpencil, di Maluku, di Malut, di pulau-pulau kalau kesulitan semaksimal mungkin bantu, gunakan yang ada, reguler maupun belanja tak terduga (BTT), gunakan itu,"
Perlu kita ketahui bersama bahwa hanya Kabupaten Wajo yang siap untuk melaksanakan Pilkada 2024 di Sulsel. Realisasi anggaran yang disiapkan melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD) untuk KPU dan Bawaslu sudah terbayar lunas.
Pemkab Wajo menyepakati NHPD pada Pilkada 2024 sebesar Rp45 miliar untuk KPU dan Rp9 miliar untuk Bawaslu."kata Tito Karnavian saat berpidato.
Selain itu, Pj Bupati Wajo Andi Bataralifu mengatakan Pemerintah Kabupaten Wajo akan selalu berkordinasi dan berkomunikasi dengan seluruh pihak baik KPU, Bawaslu dan TNI Polri dalam upaya mempersiapkan pelaksanaan pilkada 2024 dan akan selalu memberikan dukungan kepada penyelenggara selanjutnya kepada ASN untuk tetap menjaga netralitas, Insya Allah pilkada tahun 2024 ini akan terlaksana dengan aman dan lancar, serta menghasilkan pemimpin yang akan membangun Kabupaten Wajo." ujarnya.
Rakor ini dihadiri oleh Menko Polhukam RI Marsekal TNI (Purn) Hadi Thahjanto, S.IP., bersama Mendagri RI Jenderal Polisi Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, B.A., M.A., Ph.D., Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari, S.H., M.Si., Ph.D., Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, S.H., LL. M. Kabaharkam Polri Mohammad Fadli Imran, M.Si., mewakili Kapolri dan Pangkogabwilham II Marsdya TNI M. Khairil Lubis selaku pemateri, Gubernur, Kapolda, Forkopimda Provinsi, Kajati, Ketua KPU Bawaslu Provinsi, Bupati/Walikota, Kapolres,Kajari, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Organisasi
(HUMAS WAJO) .
Mediapertiwi,id,Sragen-Dengan pakaian dinas lengkap dan senyum ramah, Serka Sumanto Babinsa Kel. Gemolong Koramil 15/Gemolong Kodim 0725/Sragen menyambut para petugas penyaluran bantuan dan bersama-sama memeriksa kelancaran proses distribusi bantuan pangan. Mereka memastikan bahwa bantuan pangan yang disalurkan sesuai dengan standar kualitas dan kuantitas yang telah ditetapkan, serta sampai kepada penerima manfaat yang tepat.Rabu ( 26/06/2024 )
Selama proses pemantauan, Babinsa juga berinteraksi dengan para penerima bantuan, mendengarkan cerita dan pengalaman mereka terkait dampak bantuan pangan yang diterima. Babinsa memberikan dukungan dan semangat kepada warga yang sedang mengalami kesulitan, serta memberikan informasi dan arahan yang diperlukan.
Dengan penuh perhatian, Babinsa memastikan bahwa penyaluran bantuan pangan tahap kedua berjalan lancar dan transparan, tanpa adanya penyimpangan atau ketidaksesuaian.
“ Keberadaan Babinsa sebagai pengawas dan pendamping dalam proses penyaluran bantuan memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada masyarakat bahwa bantuan pangan disalurkan dengan baik dan adil “ Ucap Babinsa.
(Agus Kemplu) .
Post a Comment