KETUA BPK MENGHIMBAU AGAR DANA DESA DIKELOLA SECARA TRANSPARAN DAN AKUNTABEL
Mediapertiwi,id,Jakarta-Program dana desa menjadi perpanjangan tangan pemerintahan pusat dalam melaksanakan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia, serta memperkuat posisi desa sebagai ujung tombak pembangunan, peningkatan kesejahteraan, dan pemberdayaan masyarakat.
Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun, saat memberikan keynote speech pada kegiatan sosialisasi "Optimalisasi Peran, Tugas, dan Fungsi BPK dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa" di Kabupaten Demak, Kamis (12/10).
Ketua BPK menjelaskan bahwa tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis serta menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.
"Untuk itu, para pengelola dana desa, terutama Kepala Desa, berperan sentral untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyaluran dana desa dengan mematuhi peraturan yang berlaku serta memperhatikan asas-asas pengelolaan dana desa, yakni transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran," jelas Ketua BPK.
Lebih lanjut, Ketua BPK menyampaikan bahwa jumlah anggaran dana desa yang besar, baik dari penerimaan dana desa maupun sumber dana lainnya, memerlukan mitigasi risiko atas pengelolaan dananya sehingga transparan dan akuntabel.
"Oleh karena itu, saya mengingatkan kepada para pengelola dana desa, agar senantiasa menjaga integritas dalam melaksanakan amanat yang diembannya," ujar Ketua BPK pada kegiatan yang turut dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan Subchi, Bupati Demak Eistianah, Auditor Utama Keuangan Negara (Tortama KN) VI Laode Nusriadi, serta para pejabat struktural dan fungsional di lingkungan BPK.
Pada kesempatan tersebut, Ketua BPK mengapresiasi kerja sama kelembagaan antara BPK dan DPR, khususnya Komisi XI, dalam menyelenggarakan kegiatan sosialisasi bersama. Hal ini sebagai upaya meningkatkan pemahaman terkait pengelolaan dana desa serta menegakkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara maupun daerah untuk mewujudkan tujuan negara".
"Saya berharap agar kegiatan sosialisasi ini dapat menciptakan komunikasi yang efektif sekaligus mengoptimalkan sinergi antara BPK, DPR, dan pemerintah Kabupaten Demak untuk bersama-sama mencapai tujuan pembangunan desa melalui pengelolaan dana desa yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel," tutupnya.(Humas BPK ).
Post a Comment