Diduga Banyak Masalah, Kementerian PUPR Lakukan Pemutusan Kontrak Pembanguan Pasar Tempe
Mediapertiwi,co.(wajo sulsel)Proyek pembangunan Pasar Tempe yang terletak di kota Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan yang selama ini mendapat sorotan dari banyak pihak, kini akan di lakukan pemutusan kontrak pembangunannya oleh pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Dalam surat tertulisnya yang di tandatangani oleh Kepala Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Selatan, Dr. Ir. H. Ahmad Asiri, M.Si, ini yang tujukan kepada Bupati Wajo, tertanggal 16 November 2021 dengan nomor, Pw 0202-cb29/1573, prihal Informasi Permakluman Pemutusan Kontrak Pembangunan Pasar Tempe.
Dimana menindaklanjutI Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT), Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR melalui surat Inspektur Jenderal Nomor, PWp0101-lj/1076, tanggal 14 September 2021. Serta surat Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor PW.0202-Dc/1770 Tanggal 8 November 2021, sebagaimana yang di sampaikan dalam isi suratnya bahwa kegiatan Pembangunan Pasar Tempe, Sengkang Kabupaten Wajo, Diinstruksikan untuk di lakukan pemutusan kontrak.
Pumutusan kontrak ini akan di lakukan pada tanggal 24 November 2021.
Di lain sisi, dalam surat tersebut terkait dalam hal ini, kelanjutan Pembanguan Pasar Tempe Sengkang, Kabupaten Wajo, masih perlu waktu untuk di lakukan proses pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan yang berlaku, dan mengharapkan kepada Bupati Wajo untuk memerintahkan SKPD terkait dalam hal pengamanan lokasi tersebut.
Terkait masalah tersebut, Bupati Wajo, H. Amran Mahmud yang di hubungi (19/11/2021), sudah mendengar kabar tersebut soal adanya surat pemutusan kontrak pembangunan pasar tempe. "Saya dengar juga begitu, tapi belum ada saya terima secara fisik suratnya, "ujarnya.
Sementara Ketua Komisi 3 DPRD Wajo, Tagwa Gaffar yang di konfirmasi juga belum mengetahui soal tersebut. "Kami belum terima suratnya, "katanya singkat.
Sekedar di ketahui, proyek
Pembangunan Pasar Tempe yang di kerjakan oleh PT Delima Agung Utama dengan total anggaran mencapai Rp45,3 miliar yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), seharusnya rampung sebelum 31 Desember 2021 tahun ini. (Tim).
Post a Comment