Di gedung Paripurna DPRD Wajo, Bupati Beri Tanggapan Terkait Pertanggungjawaban Jawaban APBD Tahun 2020
Mediapertiwi, co. Sengkang--
Bupati Wajo Amran Mahmud memberi jawaban sekaitan pandangan umum sekaitan fraksi DPRD Kabupaten Wajo atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), Kabupaten Wajo Tentang Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020 dilantai ll gedung paripurna DPRD Wajo Selasa 22 Juni 2021.
Didepan Pimpinan Rapat Paripurna Dewan dan anggota DPRD Amran Mahmud menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas pemandangan umum dari semua fraksi DPRD Kabupaten Wajo terhadap pengajuan Ranperda oleh Pemkab Wajo.
Sekaitan pemandangan umum Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Golkar, Fraksi Wajo Bersatu dan Partai Nasdem terkait dengan optimalisasi PAD yang tidak mencapai target, terutama dari Pos Retribusi Daerah pada beberapa OPD tertentu.
Bupati Wajo Dr Haji Amran Mahmud S,Sis, Msi mengatakan akan mengupayakan analisis yang lebih mendalam terhadap penyebab tidak tercapainya target yang telah ditetapkan dan hal ini dapat diperdalam pada pembahasan selanjutnya dengan mitra kerjanya masing-masing.
Selanjutnya terhadap Pemandangan Umum Fraksi Gerindra, terkait temuan berulang BPK, Bupati Amran menyebut TAPD akan berupaya semaksimal mungkin melakukan asistensi. Baik sebelum penginputan pada aplikasi maupun setelah penginputan RKA sehingga meminimalisir kesalahan yang berulang.
Kemudian lanjutnya, adanya kegiatan dari OPD yang tidak searah dengan RPJMD Kabupaten Wajo akibat Recofusing anggaran untuk membiayai Pandemi Covid-19, saat ini kata dia, RPJMD sementara penyesuaian capaian indikator dan target sesuai dengan sasaran RKPD setiap tahun.
Sementara untuk mengantisipasi kebocoran PAD baik pada sektor pajak maupun retribusi, pemerintah daerah sedang mengupayakan optimalisasi penerimaan dengan bekerja sama Bank Sulselbar Cabang Sengkang untuk implementasi transaksi Non Tunai.
“Hal ini sejalan dengan terbentuknya Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Sulawesi Selatan yang difasilitasi oleh Bank Indonesia (BI),” ungkapnya.
“Dan untuk retribusi ruko pasar Siwa, hal ini masuk salah satu yang diakomodir dalam perubahan Perda Retribusi Pasar yang beberapa minggu lalu telah diterima hasil evaluasinya dari pemerintah pusat sehingga secepatnya akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati untuk implementasinya,” tambahnya.
Adapun dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pemerintah Kabupaten Wajo sangat memprioritaskan hal tersebut sebagaimana dalam APBD adanya mandatory spanding penganggaran hak dasar masyarakat telah dipenuhi yaitu 20% untuk pendidikan, 10% untuk kesehatan dan 25% untuk infrastruktur.
Pada kesempatan tersebut bupati juga menanggapi dorongan dan support Pemda Wajo untuk menggairahkan Desa Wisata yang memang menjadi fokus pemerintah daerah.
Adapun terhadap pemandangan Umum Fraksi Demokrat terkait strategi Pemda Wajo untuk mendapatkan penawaran PI 10 % dan alasan tidak melanjutkan pengajuan Rancangan Perda Pembentukan BUMD PI 10 %. Terkait dengan hal ini, Bupati Wajo mengaku sudah berkonsultasi dengan Plt Gubernur Sulsel.
“Atas petunjuk beliau akan diadakan pembahasan yang lebih intensif terkait pembentukan BUMD yang akan menerima penawaran 10 %, karena ini merupakan domain Pemprov, kita menunggu keputusan dari Pemprov mengenai langkah yang harus dilakukan,” terangnya.
Lalu adapun terkait perbedaan data yang ada Disdukcapil, Pemda akam melakukan validasi data untuk menyelaraskan antara data yang ada di Dinsos mengenai jumlah penduduk miskin dan data yang ada di Disdukcapil mengenai jumlah penduduk dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Selain itu Haji Amran Mahmud juga sempat menyinggung soal kepala kepala OPD yang kesan malas untuk mengikuti agenda agenda rapat atau paripurna Anggita dewan DPRD Wajo.Dirinya pun berharap dan meminta kepala OPD Wajo agar lain kali bisa rajin mengikuti agar bisa tahu hasil pembahasan atau rapat rapat yang dilaksanakan agar agenda atau kegiatan atau permasalahan permasalahan bisa teratasi dan adanya solusi
“Sata harap kepala OPD ini rajinlah ikuti kegiatan paripurna atau rapat rapat dewan, jangan jadi malas ok, bupati saja sama wakil bupati rajin ikuti dan hadir atau minimal kalau ada agenda atau kesibukan kerja lain saya harap utus orangnya di instansi masing masing yang berkompeten untuk mengikuti agar semuanya bisa tahu dan sinkron”.Harap Amran Mahmud. (Red, AE, AI)
Post a Comment