Komisi l DPRD Kab Wajo Minta Pemkab Wajo,Lakukan Pengisian Jabatan Lowong Di Beberapa OPD

MEDIA PERTIWI June 03, 2020 0

Foto,Ketua Komisi l DPRD Kab Wajo H.Ambo Mapasessu.

Mediapertiwi,co.Wajo-Adanya Jabatan Yang Lowong Di Beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Komisi I DPRD Wajo yang menjadi salah satu mitra kerja BKPSDM Kabupaten Wajo, meminta untuk segera dilakukan pengisian jabatan.

Demi untuk memaksimalkan pelayanan.tu agar pelayanan. Harapan ini diungkap Ketua Komisi I DPRD Wajo, H Ambo Mappasessu di ruang kerja Komisi l DPRD Wajo, Selasa, 2 Juni 2020.

“Untuk itu kami meminta Pemkab Wajo untuk segera melakukan pengisian jabatan yang sudah lama lowong di beberapa OPD,” tegas Wakil Ketua Fraksi Wajo Bersatu ini.

Ambo juga bersama anggota Komisi I lainnya berencana mengundang OPD terkait membahas soal pengisian jabatan lowong, Jumat nanti.

Informasi dihimpun ada 27 OPD di Wajo yang pejabatnya rangkap jabatan. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Wajo, Herman membenarkan, jika saat ini masih banyak jabatan yang dirangkap OPD dan ada sekitar 18 jabatan eselon II yang lowong alias belum terisi hingga saat ini.

Pengusulan berkas sekitar 46 orang yang disodorkan ke Provinsi untuk dilakukan uji kompetensi pengisian jabatan lowong tersebut harus tertunda sementara karena adanya pandemi Covid-19.

“Ini sudah kami usulkan dan ajukan namun tertunda sementara waktu karena Covid-19,” ungkap mantan Kadis Kominfo Wajo ini.

Rangkap jabatan itu di antaranya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dijabat satu orang, Dinas PU Penataan Ruang dan Pertanahan dan Dinas PMD juga dijabat satu orang.

Dinas Perizinan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dan BPBD juga sama dijabat satu orang. Disdukcapil dan Pemuda Olahraga dan Pariwisata yang juga satu orang sama.

Kemudian beberapa OPD diisi pelaksana tugas seperti Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, dan tiga Asisten serta staf ahli yang juga masih lowong.

“Kami belum tahu kapan pastinya uji kompetensi, karena sudah diusulkan ke Provinsi, dijadwalkan bulan April, namun tertunda karena wabah Covid-19 ini,” tandas Herman. (Red,ae)